Jakarta – Dalam rangka peningkatan penilaian Monitoring, Controlling, Surveilance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 dan tindak lanjut Survey Penilaian Integritas (SPI) 2025, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP melakukan kunjungan ke kantor KPK RI di Jakarta pada akhir September 2025.(30/09/2025)
Rombongan yang didampingi langsung oleh Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M.Si, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banyuasin, Ir. Edhi Haryono, MM, melakukan konsultasi dan monitoring evaluasi capaian MCSP KPK 2025. Selain itu, agenda ini juga membahas rencana tindak lanjut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan KPK untuk pemerintah daerah.
Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Netta Indian menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Banyuasin sesuai arahan dan standar KPK. Ia juga secara aktif meminta KPK memberikan langkah strategis dan arahan teknis agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat memperbaiki dan meningkatkan nilai penilaian MCSP serta merespon temuan SPI secara efektif.
Pendamping rombongan menjelaskan pentingnya sinergi antara instansi daerah dengan KPK dalam mewujudkan good governance dan integritas yang kuat di pemerintahan daerah. Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi yang terpusat ini menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Acara berlangsung dengan diskusi intensif dan paparan dari tim KPK mengenai hasil penilaian MCSP dan SPI yang menjadi acuan perbaikan manajemen pemerintahan di Banyuasin. Para pejabat daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KPK demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus berbenah dan menjaga integritas birokrasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan anti korupsi.(Red*)
