Pangkalan Balai — Pada Kamis, 4 September 2025, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H bersama Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, Aminuddin, S.Pd., S.IP., M.M., serta Kepala Dinas BKPSDM Drs. Edy Haryono menerima kunjungan kerja Pengendali Teknis Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Ernaldi Taqwinda, S.E., M.Si. di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menindaklanjuti arahan dan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan penyerapan anggaran yang efektif. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai strategi percepatan program pembangunan yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
Bupati Askolani menyambut baik kehadiran Ernaldi Taqwinda, yang juga membawa sejumlah masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Diskusi intensif berlangsung mengenai langkah-langkah optimalisasi penggunaan dana publik, pengendalian pengeluaran daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas BKPSDM turut memberikan paparan singkat mengenai kondisi pengelolaan anggaran dan SDM sebagai bahan evaluasi bersama. Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan BPKP dalam rangka memastikan seluruh program dan kebijakan dapat berjalan sesuai target dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memperkuat tata kelola keuangan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berimbang antara pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.(Red*)
